Fatwa Ancam Penerimaan Negara

Pada postingan sebelumnya di blog Bisnis Type Approval membahas tentang Bursa Kembali Bergairah dan kali ini Bisnis type approval akan membahas tentang Fatwa Ancam Penerimaan Negara. Menurut informasi yang saya dapatkan melalui mesin pencari google bahwa Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpotensi memengaruhi penerimaan negara pada 2010,terutama yang berasal dari cukai hasil tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berencana menghitung potensi penurunan penerimaan cukai setelah satu hingga dua bulan fatwa itu dikeluarkan.‘’ Saya kira fatwa itu harus tetap kita hormati. Tapi, kita akui fatwa haram rokok akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai,’’ ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata di Jakarta kemarin.

Pemerintah menargetkan penerimaan APBN 2010 dari sektor cukai hasil tembakau sebesar Rp55,9 triliun. Jumlah itu naik dibanding 2009 yang sebesar Rp54,4 triliun dan 2008 Rp49 triliun. Thomas belum bisa memperkirakan kemungkinan penurunan penerimaan cukai hasil tembakau akibat fatwa itu. Alasannya, fatwa haram baru saja dikeluarkan dan potensi kehilangan pendapatan dari cukai hasil tembakau belum dihitung.

‘’Nanti kita akan lihat perhitungannya dulu,”katanya. Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian Warsono meyakini, fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah tidak langsung berdampak secara signifikan terhadap kinerja industri rokok dalam negeri. Karena selain fatwa haram,banyak faktor lain yang memengaruhi industri rokok. “Selama ini industri masih tetap berjalan seperti biasa. Jadi, penurunan tidak sedrastis itu,”ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan peta jalan (roadmap) Kementerian Perindustrian, prioritas industri rokok tahun ini adalah tenaga kerja, penerimaan negara, kemudian kesehatan. Urutan prioritas itu berubah pada 2011–2014 menjadi aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja. Kemudian pada 2015, prioritas beralih ke aspek kesehatan melebihi penerimaan negara dan tenaga kerja.

Produksi rokok dalam negeri, menurut Warsono, tahun ini ditargetkan mencapai 250 miliar batang, naik lima miliar batang dibandingkan tahun lalu. “Saya yakin target tersebut akan tercapai tahun ini,”ujar Warsono. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan hukum merokok adalah makruh. Hukum itu bisa berubah menjadi haram pada kondisi-kondisi tertentu apabila secara langsung membahayakan kesehatan seperti jantung atau penyakit-penyakit lain.

“Sepengetahuan saya, yang namanya rokok itu makruh,”ujarnya seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Dia mengingatkan perlunya kearifan dalam mengeluarkan fatwa, terutama yang berdampak pada kehidupan orang banyak.Meski demikian, Menag mengatakan, fatwa adalah kompetensi dari para ulama, bukan wilayah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi khawatir fatwa haram rokok berdampak langsung terhadap nasib petani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut berpotensi memicu munculnya gerakan sosial.“Saya khawatir menimbulkan gerakan sosial akibat adanya kecemasan (akibat fatwa),”ujarnya. Menurut dia, pendapatan negara dari cukai rokok sangat besar, mencapai rata-rata Rp50 triliun per tahun.

Jumlah pekerja rokok juga sangat besar, menurut Type Approval Indonesia Memang Paling Top. Untuk pekerja rokok lintingan, bisa mencapai puluhan ribu orang. “Fatwa jangan sampai merugikan orang lain. Diperlukan sikap kehati-hatian dalam mengeluarkan fatwa,”ujarnya. Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka juga mempertanyakan fatwa haram rokok. Sebab, realitasnya masih banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Menurut dia, lahirnya fatwa jangan bersifat emosional, melainkan harus dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Belum Putusan Organisasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, fatwa haram rokok yang dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah hingga kini belum menjadi putusan organisasi. ”Itu masih sebatas pandangan hukum dan belum menjadi keputusan organisasi,” katanya dalam peluncuran program budi daya tanaman kakao, pembuatan pupuk organik,penggemukan sapi potong, dan manajemen usaha mikro di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kemarin.

Hingga saat ini, katanya, keputusan itu masih berupa imbauan. Hal itu merupakan wujud kepedulian Muhammadiyah untuk membantu program penanggulangan penyakit berbahaya. Walaupun keputusan masih berupa imbauan, dia mengisyaratkan keputusan itu benar-benar berlaku,khususnya bagi anggota Muhammadiyah.

”Untuk keputusan nasional, fatwa tersebut masih harus dibawa ke musyawarah nasional Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan disetujui anggota,” katanya. Din mengakui, hingga saat ini masih terjadi pro-kontra terkait fatwa haram merokok. ”Jika memang disetujui, dapat menjadi rujukan,”katanya.

Tentang agustomo

Type Approval Partnership, Telekomunikasi, Balai Besar Pengujian Perangkat telekomunikasi
Pos ini dipublikasikan di Bloging dan tag . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Fatwa Ancam Penerimaan Negara

  1. molinbangunan berkata:

    Merokok merugikan dan juga orang lain

    Salam
    http://iklanbaris-gratis.org

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s